Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam (UIN) Madura bersama Prodi KPI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh menggelar webinar kolaborasi bertajuk Komunikasi Publik: Sosial dan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Komunikasi Islam, Kamis 25 Juni 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut merupakan inisiatif Prodi KPI UIN Madura sebagai wadah diskusi akademik mengenai dinamika komunikasi publik di era digital.
Webinar menghadirkan Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme, Prof Masduki sebagai narasumber utama. Selain itu, tiga mahasiswa dari UIN Madura dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh turut menyampaikan orasi ilmiah yang mengangkat berbagai perspektif mengenai komunikasi publik di Indonesia saat ini.
Mahasiswa KPI UIN Madura, Syarifatul Lailiyah dan Muhaimin dalam orasinya menyoroti perubahan pola komunikasi publik yang kini tidak lagi hanya berlangsung melalui media konvensional.
Menurut mereka, media sosial telah menjadi ruang strategis bagi para komunikator politik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.
Sementara itu, mahasiswa KPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Ade Oktavia Ramadhani, mengangkat tema “Generasi Muda dan Komunikasi Publik di Era Digital”. Ia menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan lebih banyak peluang dibandingkan ancaman, terutama bagi generasi muda yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
Menurutnya, perkembangan teknologi mempermudah akses informasi, membuka kesempatan belajar tanpa batas, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mau terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti perubahan zaman.
Selain itu, Pemateri Utama Webinar, Prof Masduki memaparkan materi berjudul “Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Otoriter” yang mengulas gaya komunikasi pemerintahan saat ini serta relasinya dengan media.
Menurutnya, pola komunikasi politik yang berkembang saat ini banyak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan oleh media sosial yang menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan gaya kepemimpinan pemerintah.
Masduki menjelaskan, tayangan konten di media sosial adalah benang merah tentang bagaimana cara presiden saat ini memimpin. Secara teori, saat ini Prabowo menjalankan komunikasi politik otoriter. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap media.
“Media massa berfungsi sebagai corong pemerintah untuk pencitraan dan indoktrinasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen KPI UIN Madura, Heny Triyaningsih berharap, kegiatan kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan sebagai media pembelajaran yang mendorong mahasiswa lebih aktif berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat secara ilmiah.
“Mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi di kelas, tetapi juga diberi panggung akademik yang luas untuk berkomunikasi. Semoga seluruh mahasiswa dari Aceh dan Madura mendapatkan pemahaman yang lebih luas serta meningkatkan keberanian dalam bersuara,” tuturnya.[]