Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Prof Dr H Syamsuar MAg menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2027, yang digelar di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat, Selasa 21 April 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Prof Syamsuar menyampaikan, kehadiran perguruan tinggi dalam forum Musrenbang merupakan bagian dari kontribusi akademik dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian ilmiah.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan masukan konstruktif, terutama dalam penguatan sumber daya manusia, riset, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi keagamaan dalam merespons isu-isu strategis daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan moderasi beragama, serta pembangunan sosial berbasis kearifan lokal.
Syamsuar berharap, Musrenbang RKPD tersebut mampu menghasilkan program prioritas yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Aceh Barat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang perencanaan partisipatif yang telah dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga forum konsultasi publik rancangan awal RKPD.
“Seluruh tahapan tersebut telah menghasilkan berbagai usulan prioritas masyarakat yang akan diselaraskan dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2029,” ujar Said Fadheil.
Ia menjelaskan, Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2027 yang memuat target indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,44 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,72 persen. Meski demikian, perekonomian daerah masih menunjukkan tren positif.
Di sisi lain, capaian sosial juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 15,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,46 persen.
“Hal ini mencerminkan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai memberikan hasil nyata,” tambahnya.
Said Fadheil juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,30, diikuti kenaikan PDRB per kapita yang mencapai Rp43,42 juta. Namun demikian, pemerintah daerah tetap mencermati sejumlah tantangan, seperti meningkatnya rasio gini menjadi 0,252 yang menandakan ketimpangan pendapatan, serta laju inflasi yang mencapai 5,56 persen.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Aceh Barat, Wahyu Rovaldi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten bertujuan untuk menghimpun dan menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat bawah, guna memastikan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah serta antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Forum ini juga menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan daerah,” jelasnya.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2027, yaitu peningkatan kualitas SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing; percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk menurunkan kemiskinan; penguatan kehidupan sosial budaya serta implementasi nilai-nilai syariat Islam; peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel; pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; serta penguatan ketahanan sosial, ketertiban umum, dan peran pemuda dalam pembangunan.
Sedangkan Kepala Bappeda Aceh yang diwakili oleh Perencana Ahli Utama, Teuku Ahmad Dadek, turut memaparkan secara teknis terkait pengelolaan dan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan Aceh Barat tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.[]