STAIN | Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Fajran Zain, mengatakan KKR Aceh merupakan amanah MoU Helsinki, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara aturan turunannya yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh telah disahkan tiga tahun lalu.