Nama Program Studi |
Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyah) |
Kode Program Studi PDDikti
|
60202 |
Tanggal Berdiri |
1 Juli 2012
|
SK Penyelenggaraan |
Kep Dirjen Pendis Nomor 3565 Tanggal 1 Juli 2014 |
Email |
prodi.htn@staindirundeng.ac.id
|
Website |
https://staindirundeng.ac.id/htn |
Sejarah Singkat Program Studi
|
.
Kehadiran prodi Hukum Tatanegara Islam diharapkan mampu melahirkan sarjana yang memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara Islam dan memilki keahlian dalam bidang perancang undang-undang sehingga tercipta ahli-ahli hukum yang professional.
Prodi Hukum Tatanegara Islam memiliki cita-cita dalam menghasilkan tenaga ahli professional dalam perancangan peraturan perundang undangan sehingga tercipta pembangunan yang adil dan sejahtera di wilayah barat selatan Aceh
. |
Visi Program Studi
|
.
Menjadi program studi unggul dan kompetitif dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum Tatanegara Islam pada tahun 2025.
. |
Misi Program Studi
|
1. |
Menyelenggarakan pendidikan sarjana untuk menciptakan sumber daya manusia dibidang hukum tatanegara islam yang memiliki kompetensi dan kualifikasi guna menghasilkan sumber daya manusia yang professional; |
2. |
Melakukan penelitian dan analisis berkaitan persoalan hukum tatanegara islam yang kolaboratif dan progresif di wilayah Aceh dan sekitarnya dalam menghadapi perkembangan pembangunan; |
3. |
Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan masyarakat dalam bidang Hukum tatanegara Islam dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bermartabat yang berorientasi keislaman |
Gelar dan Prospek Lulusan
|
.
Lulusan program studi Hukum Tata Negara berhak memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum Islam dengan singkatan (S.H.).
Adapun prospek pekerjaan lulusan program studi Hukum Tata Negara adalah : Hakim, Panitera, Juru Sita, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, TNI, & Polri Jalur Sarjana, Dosen, Staf Hukum Pemda, Staf Biro Hukum Kemenag, Staf Hukum Kantor Sekretaris Dewan, Staf Kantor KUA, Polisi WH, Staf Legal Bank, Staf Legal/HRD/Humas pada Perusahaan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta, Politikus, Pengamat serta prospek/peluang lainnya.
. |