Jakarta (Kemenag) – Sekjen Kementerian Agama Nur Syam memimpin rapat koordinasi dengan para Rektor dan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan PTKN terkait pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rakor berlangsung di kantor Kemenag Jakarta, Jumat (19/01).
Sekjen menjelaskan bahwa pada awal tahun ini, BPK akan memeriksa Kemenag dengan mengambil sample 18 Kanwil Kemenag dan PTKN di Provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTB, dan NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen minta para rektor dan kepala biro AUPK segera menyelesaikan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) 2017, terlebih waktu penyerahan LKKA ke Kementerian Keuangan semakin dekat. Ia juga minta para Rektor agar terlibat aktif dalam proses pemeriksaan BPK. Menurutnya, penyerahan data kepada pemeriksa perlu dikawal agar bisa dijelaskan.
“Mungkin selama ini pak rektor jarang dilibatkan dalam hal-hal yang sangat teknis terutama kaitannya dengan pemeriksaan, dan biasanya juga pak rektor tidak terlibat secara langsung dengan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan BPK ini. Tapi untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya diharapkan pak Rektor juga terlibat secara aktif di dalam kerangka proses pemeriksaan BPK ini,” ujar Sekjen Nur Syam.
Sekjen menegaskan bahwa Kementerian Agama harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya LKKA Kemenag harus memenuhi standar yang selama ini dijadikan sebagai pedoman BPK dalam melakukan pemeriksaan LKKA ini. Standar yang pertama, kesesuaian antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Nur Syam mengimbau agar PTKN sebagai salah satu unit kerja Kemenag segera menyelesaikan selisih antara LO dan LRA.
“Selesaikan dengan secepatnya dengan nilai yang seminimal-minimalnya dan mudah-mudahan kemudian bisa direalisasikan di tahun ini,” ujar Nur Syam seraya mengingatkan agar segera menyelesaikan pagu minus pada unit kerja perguruan tinggi.
Standar kedua, kawajaran/ kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan. Standar ketiga, adalah kepatuhan. Nur Syam mengingatkan bahwa BPK akan menyoroti pada ada atau tidak upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari regulasi. Menurut Nur Syam setidaknya ada 3 tolak ukur standar yang ketiga ini, yakni : pemborosan, potensi kerugian negara, indikasi kerugian negara. Sekjen berharap agar proses pemeriksaan BPK dapat dikawal dengan baik.
“PPK dan segenap jajarannya, Bendahara dan Bendahra Pembantu serta tim SPI, jangan pergi ketika ada pemeriksaan BPK harus berada di tempat,” imbau Sekjen.
“Barang-barang bukti yang kita sodorkan kepada pemeriksa BPK tidak bisa bicara sendiri,” tegasnya.
sumber www.kemenag.go.id
