Jakarta (Kemenag) – Seluruh Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKIN, Pejabat Eselon I dan II Ditjen Pendidikan Islam, serta Pejabat Eselon III Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berkumpul di Jakarta.
Senin, 23 Janurai 2017, Kementerian Agama mengumpulkan mereka untuk membahas masalah radikalisme dan intoleransi. Sekjen Kemenag Nur Syam saat itu meminta para pimpinan PTKIN untuk ambil bagian secara lebih progressif dalam mengatasi problem keberagaman, utamanya terkait fenomena radikalisme dan intoleransi.
“Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka, damai, dan toleran harus dihadirkan kembali jangan dikalahkan yang intoleran,” tuturnya pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam.
Guru Besar UIN Sunan Ampel ini berharap civitas akademika PTKIN memiliki awareness terhadap munculnya gerakan-gerakan yang bisa mengancam harmonisasi kebangsaan. “Kita tidak lagi bermain wacana, tetapi harus ada aksi dan gerakan kontra atas gerakan-gerakan radikalisme,” kata Nur Syam.
Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam gerakan deradikalisasi atau deekstrimisme ini, menurut Nur Syam adalah dengan membangun struktur yang massif untuk melakukan pemetaan, pengkajian, simulasi-simulasi, dan penanggulangan radikalisme. Nur Syam berharap mahasiswa dan dosen dapat menjadi agen deteksi dini adanya kelompok radikal. “Jangan sampai kita kalah dengan medsos dalam merespon gerakan radikal,” katanya.
Hal lain, menurut Nur Syam, membangun jejaring dengan lembaga-lembaga yang otoritatif pada penanganan radikalisme, seperti BIN, BNPT dan PPATK. Civitas Akademika PTKIN juga dituntut dapat terlibat aktif dalam Cyber War, untuk melawan media sosial yang anti pada NKRI dan Pancasila.
Melalui FGD ini, Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin meminta para Rektor PTKIN dapat memberikan dan merumuskan solusi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap sejumlah issu kontemporer di Indonesia, utamanya terkait fenomena intoleransi dan radikalisme.
“Nilai-nilai moderasi di kalangan PTKI mungkin sudah bagus dan sudah dijalankan, tetapi kita belum melakukan kapitalisasi terhadap Islam moderat secara fokus dan terstruktur,” tandas Kamarudin.
Kamarudin berharap, dosen dan mahasiswa PTKI keluar ke masyarakat untuk mengkapitalisasi nilai-nilai moderasi yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan counter wacana terhadap buku-buku agama yang cenderung radikal.
Dosen dan mahasiswa, lanjut Kamaruddin, harus tampil paling depan dalam menyuarakan moderasi dan counter terhadap ancaman kebhinekaan bangsa. “Kementerian Agama termasuk PTKIN bisa menjadi lembaga yang paling otoritatif dalam melawan gerakan radikalisme,” tandasnya. (Ruchman Basori)
sumber www.kemenag.go.id
