Oleh : Said Syahrul Rahmad Ali, SH.,MH*
Perkembangan hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan hidup masyarakat. Perbaikan dan pembaharuan hukum di Republik merupakan cita-cita bangsa sebagai sebuah Negara hukum (rule of law). Seperti yang diketahui bersama bahwa UUD 1945 sudah mengalami perubahan atau di amandemen sebanyak empat kali. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 14-21 Oktober 1999, perubahan kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000 dan perubahan ketiga pada tanggal 1-9 November 2001. Sedangkan perubahan keempat terjadai pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Masing-masing perubahan ini dilakukan melalui sidang umum MPR.
Perubahan substansi hukum tidak hanya dilakukan pada UUD saja, melainkan dilakukan juga terhadap beberapa undang-undang yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga sampai ke Peraturan Daerah. Secara umum, hampir semua peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan pada masa dan saat tertentu. Hal demikian sudah lumrah bagi sebuah negara hokum, yang juga menganut asas legalitas agar tidak rentan dengan kekosongan hukum.
Secara teoritis, pembaharuan hukum nasional hanya semata-mata untuk mencapai cita-cita bangsa demi menciptakan sebuah kenyamanan, ketertiban, dan perlindungan hak warga Negara. Disisi lain, secara fakta norma-norma hukum tidak selalu dipraktekkan seperti apa yang diatur (law in book). Begitu banyak norma hukum yang dilanggar oleh pihak tertentu, baik itu oknum tertentu di pemerintahan maupun masyarakat sipil yang awam hukum.
Di Indonesia, permasalahan terhadap pelanggaran hukum sudah begitu komplek. Berbagai kasus kriminal hampir setiap detik terdengar oleh telinga kita. Baik yang diberitakan melalui media cetak maupun elektronik. Korupsi dan suap-menyuap merajalela, tindak kejahatan dimana-mana, dan pelanggaran manjadi tabiat buruk.
Menurut Barda Nawawi Arief, keterpurukan penegak hukum saat ini diawali oleh terpuruknya dekadensi moral aparat penegak hukum, konsep dan metode berpikir (money oriented). Sedianya dapat diubah menjadi (service oriented without money).
Hal tersebut di atas sangat berpengaruh pada kewibawaan hukum, karena hukum tidak lagi dianggap sebagai aturan yang harus ditaati atau dijalankan. Melainkan untuk melindungi kesewenangan dalam memegang kekuasaan. Sehingga efesiensi dan efektifitas suatu aturan hukum sulit dicapai. Di sini butuh penegakan hukum, pemerintah harus bertanggung jawab atas tegaknya hukum di Negara ini agar law in action dengan law in book sejalan seperti adanya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara harus benar-benar komit terhadap tanggungjawab yang diembankan padanya.
Upaya Penegakan Hukum
Dalam menegakkan suatu aturan hokum, banyak hal yang diperlukan untuk membantu jalannya penegakkan hukum. Kebutuhan tersebut secara umum dapat diketahui antara lain, adanya fasilitas operasioanl sebagai pendukung, sosialisasi pada masyarakat, adanya kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan. Perlu diakui bahwa, saat ini pemerintah semampunya sudah menyediakan berbagai fasilitas dan melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hokum, akan tetapi hukum tetap saja dilanggar.
Jadi, hemat penulis, untuk membantu penegakan hukum perlu dilakukan dua hal yang mendasar yaitu adanya pembaharuan struktur hukum itu sendiri dan peningkatan moral aparat penegak hukum. Moralitas penegak hukum yang baik sangat penting agar tidak terjadi krisis moral. Jika moral sudah baik, maka tidak akan terpengaruh dengan “sistem” yang salah sehingga dapat menjalankan tugas yang baik dan benar.
*Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
